Kepala Inspektorat Ogan Ilir Diduga Dapat Upeti Dana Desa
OGAN ILIR, KBRS- Kepala Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir (OI) membantah
jika pihaknya telah menerima upeti Dana Desa yang dikucurkan oleh
pemerintah pusat hingga Rp 500 ribu perdesa. Tercatat, Bumi Caram
Seguguk tak kurang memiliki hingga 240 desa.
Jika dijumlahkan, terkumpul hingga Rp 120 juta upeti dana desa yang diterima.
Berdasarkan pengakuan salah satu oknum Kepala Desa jika dari kucuran dana desa ditahun 2016 ini, pihaknya diwajibkan menyetor sejumlah uang kepada pihak Inspektorat OI sebesar Rp 500 ribu. Uang tersebut menurutnya berguna untuk memperlancar proses pemeriksaan dana desa yang dilakukan oleh inspektorat.
"Kita seluruh kepala desa wajib menyetor uang tersebut, dan kita tidak berkeberatan dengan hal ini lantaran sama rata dengan desa yang lainnya. Lagi pula hal ini menyangkut dengan pemeriksaan nantinya, agar semuanya lancar dan aman terkendali," ujar salah satu oknum kepala desa yang dirahasiakan namanya.
Setali tiga uang, kepala desa lainnya mengaku jika pihaknya tak mempermasalahkan "sokongan" untuk inspektorat tersebut, menurutnya dari dana desa yang lebih dari setengah milyar rupiah tersebut tidak sebanding dengan hanya mengeluarkan uang sekecil itu, apalagi hal ini berkaitan dengan pemeriksaan nantinya.
"Tekhnisnya memang kita mengumpulkan uang tersebut kepada salah satu kasi pmd dikantor camat, yang mematok para kepala desa dan pjs kades, kemudian diserahkan kepada pihak Inspektorat," aku kepala desa yang lain.
Sementara Kepala Inspektorat OI Wilson Effendi membantah pernyataan sejumlah kepala desa tersebut. Menurut dia pihaknya tidak pernah meminta ataupun menerima upeti dana desa. Dirinya beranggapan ada oknum diinstansinya yang menyalahgunakan wewenang dengan melakukan perbuatan tersebut.
"Saya meminta kepala desa tersebut memberi tahu siapa oknum yang telah meminta jatah seperti yang dituduhkan. Karena saya merasa tidak tahu sama sekali tentang upeti tersebut. Sekali lagi saya tidak menerima apapun dari dana desa tersebut," bantah Wilson.( lbs)
Jika dijumlahkan, terkumpul hingga Rp 120 juta upeti dana desa yang diterima.
Berdasarkan pengakuan salah satu oknum Kepala Desa jika dari kucuran dana desa ditahun 2016 ini, pihaknya diwajibkan menyetor sejumlah uang kepada pihak Inspektorat OI sebesar Rp 500 ribu. Uang tersebut menurutnya berguna untuk memperlancar proses pemeriksaan dana desa yang dilakukan oleh inspektorat.
"Kita seluruh kepala desa wajib menyetor uang tersebut, dan kita tidak berkeberatan dengan hal ini lantaran sama rata dengan desa yang lainnya. Lagi pula hal ini menyangkut dengan pemeriksaan nantinya, agar semuanya lancar dan aman terkendali," ujar salah satu oknum kepala desa yang dirahasiakan namanya.
Setali tiga uang, kepala desa lainnya mengaku jika pihaknya tak mempermasalahkan "sokongan" untuk inspektorat tersebut, menurutnya dari dana desa yang lebih dari setengah milyar rupiah tersebut tidak sebanding dengan hanya mengeluarkan uang sekecil itu, apalagi hal ini berkaitan dengan pemeriksaan nantinya.
"Tekhnisnya memang kita mengumpulkan uang tersebut kepada salah satu kasi pmd dikantor camat, yang mematok para kepala desa dan pjs kades, kemudian diserahkan kepada pihak Inspektorat," aku kepala desa yang lain.
Sementara Kepala Inspektorat OI Wilson Effendi membantah pernyataan sejumlah kepala desa tersebut. Menurut dia pihaknya tidak pernah meminta ataupun menerima upeti dana desa. Dirinya beranggapan ada oknum diinstansinya yang menyalahgunakan wewenang dengan melakukan perbuatan tersebut.
"Saya meminta kepala desa tersebut memberi tahu siapa oknum yang telah meminta jatah seperti yang dituduhkan. Karena saya merasa tidak tahu sama sekali tentang upeti tersebut. Sekali lagi saya tidak menerima apapun dari dana desa tersebut," bantah Wilson.( lbs)
