Dewan Pertanyakan Netralisasi Bupati Diduga Bantu Salah Satu Calon Bupati
BANYUASIN, KBRS – Sejumlah anggota DPRD Banyuasin mempertanyakan netralitas Bupati Banyuasin, Ir SA Supriono MM menjelang Pilkada serentak 2018. Supriono dinilai getol ikut kampanye membantu salah satu bakal calon bupati.
Itu disampaikan oleh empat anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari Fraksi PKPI, Demokrat, Gerindra, dan PKB yakni Sakri, Joko Susilo, Ari dan Emi Sumirta. Mereka menilai, akhir-akhir ini Bupati lebih sibuk blusukan kemana-mana yang diduga mengikuti pencitraan politik bersama salah satu bakal calon bupati ketimbang memikirkan nasib masyarakat.
Dampaknya, banyak pembangunan yang telah di programkan tidak berjalan sesuai dengan janji politik. Apalagi masalah yang dihadapi masyarakat sudah cukup mendesak, contohnya jalan dan jembatan di dalam Kabupaten Banyuasin banyak yang rusak dan membuat perekonomian masyarakat semakin sulit.
"Mestinya jadi seorang Bupati itu mencarikan solusi bagaimana cara memperbaikinya, bukannya sibuk blusukan kemana-mana," ujar Sakri dengan tegas.
Mereka berujar, walaupun masa jabatan sebagai Bupati Banyuasin Priode 2013-2018 hampir berakhir, seharusnya Bupati lebih fokus bekerja untuk menyelesaikan sisa jabatan yang ada sekarang. Bahkan pihaknya menyayangkan kalau blusukan yang dilakukan Bupati dinilai menguntungkan salah satu bakal calon Bupati.
"Padahal berdasarkan undang-undang Bupati harus netral dan tidak boleh berpolitik. Kami juga memahami kalau Bupati tidak ada kepentingan Pilkada karena katanya tidak mencalonkan diri, tapi jangan sampai ditunggangi salah satu bakal calon," pinta Sakri.
Tambah Sakri, Supriono masih banyak tugas dan tanggungjawab Bupati yang lebih penting dari itu, kenapa harus repot-repot mengurusi kegiatan blusukan, sedangkan program yang mendesak banyak ditinggalkan.
Begitu juga halnya yang ďisampaikan Emi Sumirta dirinya menilai setiap kunjungan kerja selalu didampingi salah satu kandidat, jelas ini terlihat kesanya tidak menunjukan netralitasnya," jangan pilih kasih lah, kalau masalah kunjngan itu urusan pemerintahan kami sebagai mitra pemerintah harus dilibatkanlah," ujar Emi.
Hal yang sama yang di katakan Joko Susilo, dirinya menilai selama ini Bupati SA. Supriono terlihat sangat nencolok sekali, demi untuk pencitraan politik salah satu kandidat selalu sibuk blusukan kemana - mana tanpa memikirkan tugasnya yang begitu banyak belum terselesaiakn. Salah satunya program ADD dan DID.
"Program ADD dan DID adalah janji politik yang harus dikerjakan sampai berakhir masa jabatan. Makanya jadi beban kami dimasyarakat jika hal itu tidak terwujud. Malah, OPD terkait menyalahkan dewan kalau banyak program yang dicoret dewan, nanti hal ini akan kami sampaikan kepada Bupati saat paripurna," tutur dia.
Sementara itu Ketua Ormas Pemuda Pancasila sekaligus sebagai Ketua IWO Kabupaten Banyuasin Aziz Azwar menyampaikan, menurutnya apa yang disampaikan oleh sejumlah dewan jelas itu bertolak belakang dengan kenyataanya.
"Sejauh ini Bupati selalu tetap menjalankan roda pemerintahan berdasarkan aturan, karena kita tahu beliau adalah bupati yang di besarkan dalam satuan kerja (satker) inspektorat, jadi mustahil jika bupati tidak Netral," tegas dia. (Adam Malik)
